TANJUNG, Kontrasonline.com – Hingga pertemuan ke-3 antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dan SKPD terkait Komisi I DPRD Tabalong, belum ada kesepakatan lokasi relokasi Puskesmas Jaro.
Meski sudah turun ke lapangan untuk meninjau dua rencana relokasi, baik di Desa Tapi maupun Garagata, tetap saja belum ada kesepakatan.
Ketua Komisi I DPRD Tabalong, H. Supriani mengatakan, pertemuan pihaknya dengan Dinas Kesehatan dan SKPD terkait lainnya hari ini masih belum ada kesepakatan.
“Belum ada kesepakatan dan Dinkes juga belum bisa meyakinkan Komisi I (harus memilih satu desa menjadi lokasi relokasi Puskesmas),” jelasnya kepada Kontrasonline.com, Senin (16/1). sore hari setelah rapat.
Supriani menyampaikan ada beberapa kesimpulan dari rapat yang digelar hari ini.
“Komisi I dan Wakil Ketua DPRD meminta opsi survei selain dua tempat itu (Tapi dan Garagata). Kalau relokasi di Garagata silahkan, surat penolakan relokasi sebelumnya akan kami cabut,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta dokumen perencanaan dari Dinas Kesehatan terkait rencana pembangunan dan relokasi Puskesmas Jaro di Namun.
“Kami berkesimpulan belum ada rencana dari Dinas Kesehatan. Pertanyaan anggota komisi (dalam rapat) belum dijawab. Misalnya soal jalan angkut material untuk pembangunan Puskesmas, apakah sudah masuk dalam anggaran, masih belum ada jawaban,” katanya.
Terpisah, Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tabalong Taufik mengatakan, tahun 2023 (untuk relokasi Puskesmas Jaro) sudah dianggarkan anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Nanti ada proses, desainnya muncul atau kalau sudah ada proses seleksi konsultasi perencanaan,” jelasnya.
Taufik menolak dengan alasan pihaknya bersikeras menginginkan relokasi tetap dilakukan di desa tersebut.
“Dinas Kesehatan tidak ngotot dalam artian bisa direlokasi di Namun, karena lahannya sudah ada dan dikuasai oleh pemerintah daerah,” katanya.
Dijelaskannya, lokasi di Tapi ada kemiringan sedikit dan bisa diratakan atau diratakan jalurnya sehingga mudah diakses.
“Bisa diratakan, sehingga bisa mengangkut material,” imbuhnya.
Meski belum ada kesepakatan, Taufik tetap optimis relokasi tahun ini tetap bisa dilakukan.
“Insya Allah kami optimis Komisi I akan terbuka dan bisa menerima dan bersepakat untuk kepentingan masyarakat Jaro,” pungkasnya.
Diketahui, anggaran relokasi Puskesmas Jaro sebesar Rp 7,9 miliar. (Boel)
