Rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Banjarmasin Selatan semakin dimatangkan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin, Nuryadi menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Pemprov Kalsel. “Baik tersirat maupun tertulis. Namun karena masih belum ada realisasi ketersediaan lahan, kami evaluasi lagi,” jelasnya, kemarin (21/2).
Nuryadi menjelaskan lahannya masih dalam tahap pencarian. Bahkan negosiasi. “Kalau berkas sudah lengkap, sertifikat dan sebagainya, bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan,” ujarnya.
Sejauh ini tanah yang ditawarkan dan masuk ke kantornya harganya Rp 400.000 hingga Rp 500.000 per meter. “Dengan harga tanah seperti itu, setidaknya dibutuhkan atau dana Rp 5 miliar,” jelasnya.
Nuryadi juga membenarkan rencana pembangunan SMK mencuat beberapa tahun terakhir. Termasuk rencana pembangunan SMK di kawasan Sungai Andai, Kabupaten Banjarmasin Utara.
Karena kewenangan mendirikan SMK ada di Pemprov Kalsel, pihaknya hanya sebatas mengajukan usulan. “Kami berharap ada kebijakan dari pemerintah provinsi. Misalnya yang menyediakan lahan untuk membangun SMK,” harapnya.
Harapan seperti itu karena dana Rp 5 miliar itu bukan uang yang sedikit. “Selain rencana pengadaan SMK, masih banyak yang harus kita perhatikan. Jadi, sejauh ini masih kita upayakan,” janjinya.
Rencana pembangunan SMK tersebut mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat di Kabupaten Banjarmasin Selatan, Edi Sucipto. Ia mengatakan, kehadiran SMK akan menjadi penyeimbang. Mengingat hanya kecamatan Banjarmasin Selatan yang belum memiliki SMK diantara lima kecamatan yang ada di Banjarmasin.
“Sejauh pengetahuan dan apa yang kami pelajari, kami kekurangan sumber daya yang siap bekerja,” kata pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini. Banjarmasin, kemarin.
Edi menjelaskan, ada dua hal yang harus diperhatikan bagi Kabupaten Banjarmasin Selatan. Pertama, mengenai pendidikan. Kedua, mengenai tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
“Dua hal itu yang saya rasa kurang di sana. Warga yang terdidik dan sehat adalah aset bangsa,” tegasnya. “Fasilitas pendidikan cukup jauh. Seperti halnya puskesmas misalnya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerataan pembangunan masih tertinggal, terutama di wilayah Basirih dan Mantuil. “Ini yang saya lihat terjadi di kabupaten. Terutama di daerah Basirih dan Mantuil,” imbuhnya.
Kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat kawasan industri terpadu. Lantas apa yang cocok dikembangkan di kawasan itu? Edi menyebutkan beberapa hal. “Industri yang berkaitan dengan perbengkelan atau permesinan, perkapalan, kerajinan tangan atau industri rumah tangga juga bagus. Di sana juga ada docking atau dermaga kapal,” imbuhnya.
Sebagai masyarakat yang tinggal di Kabupaten Banjarmasin Selatan, Edi menyambut baik dan siap mengawal rencana pendirian SMK tersebut. “Kami siap mensukseskan kegiatan yang efisien dan efektif,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Organda Provinsi Kalsel ini. (perang/az/pewarna)
