Jakarta –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/1).
Dalam kesempatan itu, Tito menilai kepemimpinan kepala daerah penting dalam mengelola program dan anggaran pengendalian inflasi.
“Kemampuan kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola program dan anggaran itu (penting). Kalau jarak antara pendapatan dan belanja terlalu jauh, berarti mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik. Ini menjadi catatan kita,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/1/2023).
Dalam rapat tersebut, Tito juga menyampaikan realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun 2022 yang mencapai 96,06 persen. Dia juga mengapresiasi sepuluh daerah yang realisasi penerimaannya tinggi di atas 100 persen. Untuk tingkat provinsi meliputi provinsi Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Bali.
“Kemudian untuk kabupaten-kabupaten saya anggap sebagai pemimpin yang luar biasa karena targetnya 137 persen dari target awal tahun seperti Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Muara Enim, Landak, Paser, Mimika, hingga Tanah Bumbu. ,” lanjutnya.
Sementara untuk realisasi belanja pemerintah daerah (Pemda) rata-rata, kata Tito, jumlahnya mencapai 86,38 persen. Realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi dicapai oleh Kepulauan Riau dengan persentase sebesar 96,68 persen dan Jawa Barat sebesar 96,44 persen.
Keduanya berada di atas rata-rata realisasi belanja nasional sebesar 90,66 persen. Namun, ada juga provinsi yang tingkat realisasi belanjanya rendah.
“Papua hanya 56 persen dari uang yang dibelanjakan. Nanti Pak Sekda mohon diperhatikan. Ini banyak uang yang ditabung, 86 persen pendapatan dibelanjakan 56 persen, berarti 30 persen ada di bank. Maluku Utara itu juga 79 persen, Kaltim sangat kaya, 131 persen pendapatannya dari target 100, tapi hanya dibelanjakan 81 persen,” jelasnya.
Di sisi lain, Tito juga merinci, ada 19 pemerintah daerah yang telah memberikan 100 persen laporan harian pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah. Namun, ada juga 9 pemda yang tidak melapor sama sekali.
“Ini 100 persen continuous report, 19 pemerintah daerah. Saya ucapkan terima kasih banyak mulai dari Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Batang, Demak, Kebumen, Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamongan, Lampung Utara, Pamekasan, Pangandaran, Pesisir Barat, Pidie, Semarang, Tasikmalaya, Tebo, Kota Surakarta, Kota Batam, Kota Dumai, dan Kota Surabaya, laporannya bagus dan konsisten,” lanjutnya.
Sementara sembilan pemerintah daerah yang tidak memberikan laporan pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah antara lain Kabupaten Merauke, Nabire, Gunung Bintang, Tolikara, Waropen, Mamberamo Raya, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai. .
Terkait hal tersebut, ia juga mengingatkan kepala daerah dan pemangku kepentingan untuk terus berupaya mengendalikan inflasi. Alasannya, menurut Tito, karena menyangkut nyawa orang.
“Di akar rumput yang paling penting adalah harga pangan, barang dan jasa untuk kebutuhan primer. Kita lihat berbagai survei kepuasan pemerintah baik pusat maupun daerah, selalu nomor satu isu kenaikan harga barang/ pelayanan yang selalu nomor satu. Makanya kita harus benar. “Benar-benar konsisten untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
(fhs/ega)
