Merdeka.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola program dan anggaran penting dalam pengendalian inflasi.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) JakartaSenin (9/1).
“Kemampuan kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola program dan anggaran itu (penting). Kalau jarak antara pendapatan dan belanja terlalu jauh, berarti mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik. Ini menjadi catatan kita,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut Mendagri menjelaskan realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun 2022 yang mencapai 96,06 persen. Mendagri mengapresiasi sepuluh daerah yang realisasi penerimaannya tinggi di atas 100 persen. Di tingkat provinsi terdapat provinsi Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu dan Bali.
“Kemudian untuk kabupaten-kabupaten saya anggap sebagai pemimpin yang luar biasa karena targetnya 137 persen dari target awal tahun seperti Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Muara Enim, Landak, Paser, Mimika, hingga Tanah Bumbu. ,” katanya.
Kemudian Mendagri menjelaskan realisasi belanja pemerintah daerah (Pemda) rata-rata mencapai 86,38 persen. Realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi dicapai oleh Kepulauan Riau dengan persentase sebesar 96,68 persen dan Jawa Barat sebesar 96,44 persen. Keduanya berada di atas rata-rata realisasi belanja nasional sebesar 90,66 persen. Namun, ada juga provinsi yang tingkat realisasi belanjanya rendah.
“Papua hanya 56 persen dari uang yang dibelanjakan. Nanti Pak Sekda mohon diperhatikan. Ini banyak uang yang ditabung, 86 persen pendapatan dibelanjakan 56 persen, berarti 30 persen ada di bank. Maluku Utara itu juga 79 persen, Kaltim sangat kaya, 131 persen pendapatannya dari target 100, tapi hanya dibelanjakan 81 persen,” katanya.
Di sisi lain, pada kesempatan itu Mendagri juga merinci bahwa ada 19 pemerintah daerah yang telah memberikan laporan harian 100 persen atas pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah. Kemudian ada 9 pemda yang tidak melapor sama sekali.
“Ini 100 persen continuous report, 19 pemerintah daerah. Saya ucapkan terima kasih banyak mulai dari Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Batang, Demak, Kebumen, Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamongan, Lampung Utara, Pamekasan, Pangandaran, Pesisir Barat, Pidie, Semarang, Tasikmalaya, Tebo, Kota Surakarta, Kota Batam, Kota Dumai dan Kota Surabaya“Laporan ini bagus dan konsisten,” jelasnya.
Sementara sembilan pemda yang tidak melaporkan pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah antara lain Kabupaten Merauke, Nabire, Gunung Bintang, Tolikara, Waropen, Mamberamo Raya, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai.
Mendagri menegaskan kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait tidak boleh lelah berusaha mengendalikan inflasi, karena menyangkut nyawa masyarakat.
“Di akar rumput yang paling penting adalah harga pangan, barang dan jasa untuk kebutuhan primer. Kita lihat berbagai survei kepuasan pemerintah baik pusat maupun daerah, selalu nomor satu isu kenaikan harga barang/ pelayanan yang selalu nomor satu. Makanya kita harus benar. “Benar-benar konsisten untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
[hrs]
