TANJUNG, Klikkalsel.com – Menyoal kejelasan status eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Adaro Indonesia, sejumlah LSM dan tokoh pemuda di Tabalong membentuk Gerakan Peduli Tabalong (GPT).
Gerakan ini menyoroti penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik PT Adaro Indonesia yang menyusut luasnya sekitar 7.438 hektare di Kabupaten Balangan dan Tabalong.
“Sebelumnya PT Adaro menggelar PKP2B, setelah keluarnya IUPK terjadi pengurangan jumlah lahan yang dimiliki Adaro,” ujar Advisor GPT, Akhmad Rusmadi Kamis (2/3/2023).
Menurut dia, sesuai aturan yang berlaku, eks PKP2B sebenarnya bisa dikembalikan kepada pemerintah, sehingga GPT berusaha merealisasikannya dari Adaro.
“Sesuai aturan yang ada, bisa dikembalikan ke Pemerintah, ini menjadi persoalan bersama bagi kami agar upaya ini bisa tercapai,” ujarnya.
“Jangan sampai lahan seluas itu terbengkalai dengan status yang tidak jelas,” kata Rusmadi.
Melalui pembentukan Gerakan Peduli Tabalong, Rusmadi menyebut pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
“Harapan kita bukan sekedar gerakan sosial kemasyarakatan, tapi gerakan bersama yaitu masyarakat dan komponen pemerintah daerah yaitu DPRD,” ujarnya.
“Alangkah baiknya jika eksekutif menyambut baik gerakan ini karena yang kita perjuangkan adalah untuk kepentingan daerah,” kata Rusmadi.
Baca Juga: Ketua KNPI Tabalong Minta PT Adaro Kembalikan Lahan Eks PKP2B dan Prioritaskan Kepentingan Lokal
Baca Juga: 69 Calon Lulus Tes Administrasi Seleksi Calon Anggota KPU Kalsel
Sementara itu, Fraksi Hukum GPT, Fitra Hadi Surya mengatakan, pihaknya mengharapkan kesediaan PT Adaro untuk membuka data terkait wilayah eks PKP2B yang selama ini belum diketahui publik.
“Yang kami tahu hanya sekitar 7.438 hektare yang diambil dari areal konsesi PT Adaro,” katanya.
Disinggung mengenai tanggapan Adaro, Koordinator I GPT, Ari Wahyu Utomo yang selaku Ketua KNPI Tabalong mengungkapkan pihaknya belum memastikan karena ada mekanisme yang akan dilakukan GPT nantinya.
“Segera kami akan kirimkan surat ke DPRD Tabalong untuk menggelar audiensi dengan meminta PT Adaro dan komponen lain yang terkait dengan hal tersebut untuk hadir,” kata Ari.
Untuk diketahui bersama, Gerakan Peduli Tabalong (GPT) terdiri dari Pembina, Akhmad Rusmadi (Ketua FKSPKT LSM), Koordinator I Ari Wahyu Utomo (Ketua KNPI Tabalong), Koordinator II Fitra Hadi Surya (Praktisi Hukum), Koordinator III Erwansyah (Ketua LSM HAK).
Sementara Sekretaris dijabat oleh Sabliansyah (Ketua LSM Rumah Borneo), M. Auliawan, Gilang Ramadhan, Rinaldy Agape.
Adapun anggotanya, Iwan Kurnianto (Ketua LSM BGN), Edy Rakhman (Kepala LSM LKT), Hormansyah (Kepala LSM LAPD) dan Ferlin Adi Indrayoto (Kepala LSM Akar Ilalang).
(dilah)
Editor: Abadi
