TANJUNG – “Angin segar” bagi Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bumi Saraba Kawa.
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum dan Puskesmas akan diperbaiki dalam waktu enam bulan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Tabalong H. Ahmad Rivai, SKM, M.Kes, M.Si mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Bupati.
“Dalam waktu enam bulan akan dilakukan perbaikan lagi, insyaallah diselesaikan dengan baik,” ujarnya kepada Kontrasonline.com usai rapat kerja dengan Komisi I DPRD Tabalong, kemarin.
Rivai mengatakan, Tenaga Kesehatan ASN Tabalong baru menerima TPP dari dana APBD mulai Januari 2023.
“Masih baru, daerah lain sudah mendapat informasi dari kami,” ujarnya.
Ia menjelaskan, TPP hampir sama dengan tunjangan kinerja dan besarannya sesuai dengan golongan jabatan masing-masing ASN.
“Tinggal dikalikan saja dengan indeks yang ada,” ujarnya.
Rivai menambahkan, hasil rapat dengan Komisi I DPRD Tabalong, isu TPP akan kembali disinggung bersama tim perumus bersama wakil rakyat.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Tabalong H. Supriani sebelumnya menjelaskan, sebelumnya telah terjadi “gejolak” di kalangan tenaga kesehatan terkait isu mengapa TPP baru dilaksanakan tahun ini.
“Sekarang disinkronkan karena sudah disepakati dengan Bupati akan diperbaiki dalam enam bulan ke depan,” jelasnya.
Ia mengatakan regulasi terkait TPP bisa diterapkan di seluruh Indonesia sejak 2015.
“Bisa berjalan tergantung kesiapan keuangan daerah. Anggaran kita sudah mulai naik menjadi Rp 2 triliun, jadi sudah bisa untuk membayar (TPP) ini. Di Permendag ada indeks sesuai golongan jabatan. , “jelasnya.
Supriani menegaskan, pihaknya mendukung TPP bagi tenaga kesehatan.
“Kami dukung, untuk kesejahteraan mereka” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Tabalong Jurni, SE.
“APBD kita bagus, kebijakan ini juga disetujui oleh Pak Sangadji saat menjabat Sekda yang kini sudah pensiun. Kebijakan ini akan menjadi ibadah baginya. Kenaikannya hampir 100 persen,” ujarnya.
Politisi kawakan ini menilai wajar jika ada peningkatan pendapatan tambahan bagi tenaga kesehatan mengingat pekerjaan ini memiliki risiko yang tinggi.
“Risikonya tinggi dibanding PNS lainnya, sesuai dengan tugasnya. Kenaikan ini juga bisa menjadi hiburan bagi mereka,” imbuhnya.
Jurni mengungkapkan, ke depan pihaknya akan mengajak seluruh tim yang terlibat untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Agar kebijakan yang dikeluarkan adil,” pungkasnya.
