Jumlah Pembaca : 60
KabarKalimantan, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya menyediakan kebutuhan rumah layak huni bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel melalui program pembangunan rumah bersubsidi.
Program tersebut merupakan upaya Pemprov Kalsel untuk mengatasi masalah backlog yang masih cukup tinggi di Kalsel.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar saat membuka kegiatan Sosialisasi pembangunan rumah subsidi ASN dan Non ASN di lingkup Pemprov Kalsel (Kalsel) di Gedung Idham Chalid Banjarbaru , Kamis (23/2/2023).
Roy Rizali Anwar mengatakan, pembangunan rumah subsidi bagi ASN dan Non ASN ini merupakan bentuk kerjasama antara Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan BP Tapera untuk menyediakan rumah bagi ASN dan Non ASN yang belum memiliki rumah.
“Ini merupakan bentuk kerjasama antara Gubernur Kalsel dengan BP Tapera untuk penyediaan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini ASN dan Non ASN di lingkungan Pemprov Kalsel,” ujar Roy.
Roy mengatakan, banyak manfaat yang bisa diambil dari pelaksanaan kerjasama dengan BP Tapera dan Bank Kalsel. “BP Tapera memberikan DP 0 persen, bunga flat 5 persen dan tenor bisa sampai 30 tahun, itu juga keuntungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dengan dibangunnya perumahan untuk ASN dan Non ASN, Roy menginstruksikan kepada Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Kalsel untuk menyeleksi developer yang memenuhi kriteria berkualitas, profesional dan bertanggung jawab.
“Developer tidak asal mengerjakan dan mendapatkan pembeli. Pastikan kualitas developer yang membangun benar-benar bagus agar rumah yang Anda tempati juga nyaman dan nyaman,” ujar Roy.
Ia berharap upaya pembangunan perumahan rakyat terus dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang layak akan memiliki kehidupan yang nyaman dan baik.
“Karena rumah yang layak adalah hak warga negara Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Mursyidah Aminy menambahkan melalui sosialisasi ini diharapkan para ASN memahami penggunaan tabungan perumahan rakyat untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi ASN dan non ASN khususnya di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data Susenas 2020, backlog kepemilikan rumah mencapai 12,75 juta. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, backlog kepemilikan rumah mencapai 229.503 unit, hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara sisi penawaran dan sisi permintaan rumah.
Untuk mengatasi backlog tersebut, Pemprov Kalsel harus memberikan prioritas tinggi pada pembangunan perumahan rakyat dengan berbagai konsep, model dan harga bahwa rumah yang layak adalah hak warga negara Indonesia.
“Oleh karena itu, upaya pembangunan perumahan rakyat terus dilakukan dengan harapan masyarakat yang memiliki rumah layak huni akan memiliki kehidupan yang nyaman dan baik,” ujarnya.
Selain itu. lanjutnya, upaya untuk mengurangi backlog perumahan memerlukan peran aktif dari asosiasi pengembang swasta dan perbankan, mengingat dana APBN atau APBD untuk perumahan sangat terbatas, sehingga sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan skema pembiayaan perumahan yang efektif untuk mengurangi backlog perumahan di Kalimantan Selatan.
“Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang tepat dan mampu memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat di Kalimantan Selatan. Pembangunan perumahan yang efektif dan terukur tidak hanya bermanfaat bagi ASN dan non ASN tetapi juga masyarakat luas di provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa lokasi perumahan ASN dan Non ASN rencananya akan dibangun di Kota Banjarbaru atau Kabupaten Banjar yang terletak pada radius maksimal 10 km dari kawasan perkantoran Pemprov Kalsel.[]
Syahri Ramadhan
