Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara hybrid dari Command Center Pemprov Kalsel Banjarbaru pada Selasa, 6 Juni 2023. Rakor ini dihadiri oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Plt Asisten II Pemprov Kalsel, drh Suparmi, serta oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung yang memimpin acara tersebut.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kalsel Martin Wibisono, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalsel Taufan A, Perwakilan Bappeda Kalsel dan beberapa SKPD lingkup pemerintah provinsi yang berkaitan dengan masalah inflasi.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menjelaskan mengenai pentingnya kerja sama dan intervensi dari pemerintah pusat seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, dan kementerian/lembaga terkait dalam mendukung daerah untuk mengendalikan inflasi. “Kita betul-betul perlu bekerja baik di tingkat pusat, rapat koordinasi maupun di daerah juga bisa bergerak sendiri,” kata Tito.
Menurut Mendagri, upaya pengendalian inflasi yang salah satunya dilakukan oleh Kemendagri bersama Pemerintah Daerah, secara tidak langsung telah memberikan dampak positif dalam mengendalikan harga di masyarakat.
Di samping itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Puji Ismartini, yang hadir secara langsung dalam Rakor ini, menjelaskan bahwa, menurut wilayah, terdapat 77 kota yang mengalami inflasi dan ada 13 kota yang mengalami deflasi pada Mei 2023. Hal ini didasarkan pada data mengenai inflasi secara bulanan (month-to-month/m-to-m) di kota-kota tersebut, dimana inflasi di 67 kota IHK lebih tinggi daripada inflasi nasional.
“Di sisi lain, inflasi Mei 2023 menurut wilayah secara tahunan (year-to-year/y-to-y), inflasi di 46 kota IHK lebih tinggi daripada inflasi nasional. Di Sumatera, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar 4,43 persen, Kalimantan memiliki inflasi tertinggi di Kotabaru yaitu 6,04 persen, Maluku Papua memiliki inflasi tertinggi di Timika 6,04 persen, di Jawa inflasi tertinggi terjadi di Sumenep 5,44 persen, Bali Nusa Tenggara tertinggi di Maumere 4,90 persen dan di Sulawesi inflasi tertinggi terjadi di Kota Kotamobagu dengan persentase sebesar 5,95 persen,” tutur Puji.
Namun, menurut Puji, pengendalian inflasi menunjukkan hasil yang positif dan cukup baik. Berdasarkan data yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada bulan Mei tahun 2023 tercatat sebesar 4,00 persen secara year-to-year (y-to-y).
“Alhamdulillah, inflasi yang sebelumnya mencapai 4,33 persen turun menjadi 4,00 persen secara year-to-year. Artinya, inflasi di Indonesia cukup terkendali,” tutupnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengharapkan agar pemerintah pusat dapat memperhatikan dan membantu mendukung pemerintah daerah dalam hal pengendalian inflasi. Ia juga meminta agar semua pihak dapat bekerja sama untuk terus memperbaiki pengendalian inflasi agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
