Salah satu desa terbaik dalam mengelola keuangannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) adalah Lokbinuang.
Pada tahun 2022, Lokbinuang menerima Dana Desa dan Alokasi Desa, serta pajak, retribusi, dan dana bagi hasil senilai Rp1.446.894.250. Sedangkan pada tahun 2023 menjadi Rp 1.159. 993.000.
Kepala Desa Lokbinuang Darmasyah kepada Banjarmasinpost.co.id mengatakan, Selasa (18/4/2023), pihaknya sedang melaksanakan tertib administrasi melalui Siswaskeudes yang dioperasikan oleh operator yang telah menjalani pelatihan di Banjarmasin.
Setiap ada dana yang keluar masuk, tercatat di sistem yang terhubung dengan kecamatan dan kabupaten Siswaskeudes. Hal yang sama berlaku untuk menghabiskan uang.
“Kita serahkan dulu ke P3MD, lalu ke Kabag Pemerintahan, Sekretaris Camat, ke Camat. Setelah mendapat rekomendasi, baru bisa diambil di bank. Kalau dana sudah keluar, operator akan segera perbarui aplikasinya,” jelas Darmansyah.
Selain diunggah secara online melalui aplikasi, pemerintah desa juga menampilkan laporan keuangan desa melalui baliho besar yang dipajang di halaman kantor desa, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Termasuk, kata Darmasnyah, saat membuat program yang dibiayai APBD Desa, pihaknya selalu melibatkan berbagai elemen masyarakat, selain BPD.
“Setiap kami membuat RAPBD, dari BPD, LPM, Ketua RT, RK, tokoh masyarakat dan ketua kelompok tani, kami dilibatkan. Dengan begitu, program yang disepakati benar-benar menyentuh prioritas kebutuhan masyarakat desa. Namun tetap mengacu pada visi dan misi kepala desa,” jelasnya lagi.
Selain itu, kata Kades, pihaknya selalu dibantu Inspektorat setiap kali ada kelemahan saat pemeriksaan.
“Intinya kami mengutamakan kejujuran, transparansi dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Darmansyah.
Terkait penggunaan anggaran dana desa, di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2022, diakui lebih banyak yang tersedot untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sebagian untuk penanggulangan bencana, yakni kebakaran dan banjir.
Sedangkan pada tahun 2022, berakhirnya Covid-19, akan lebih fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat yaitu pembelian sarana pertanian, pembangunan jalan tani, dan program ketahanan pangan.
Misalnya membeli traktor tangan, merehabilitasi jalan dan jembatan, memasang listrik KWH, serta membangun jamban untuk rumah warga dari keluarga miskin.
