BARABAI, metro7.co.id – Sempat dituding lamban dalam menangani pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) akhirnya buka suara.
Pihaknya juga mengatakan telah memberikan perhatian serius dan menjelaskan strateginya dalam mengatasi masalah ini.
Dalam keterangan tertulis Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah yang juga Plt Kepala PPKB PPPA Dinas Sosial, Wahyudi Rahmad menyampaikan, Pemkab HST telah menjadikan penanganan tersebut sebagai prioritas dalam rencana intervensi yang disusun dalam RPJMD untuk periode 2021-2026.
“Ini merupakan wujud nyata visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati HST untuk mengembangkan perekonomian daerah HST dengan prinsip ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tujuan kesejahteraan rakyat,” jelasnya, Rabu (18/1).
Strategi yang dirumuskan pihaknya pun beragam, mulai dari peningkatan pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan serta perdagangan dan jasa.
Kemudian, meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan infrastruktur, ketahanan ekonomi keluarga, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja.
“Kompleksitas kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, oleh karena itu diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan sebagai cara untuk mengurai permasalahan yang kompleks agar lebih mudah mendefinisikan konsep, menentukan permasalahan pokok dan mempermudah pemahaman serta ruang lingkup intervensi kebijakan. dalam mengurangi kemiskinan,” jelasnya. .
Lanjutnya, agar pada tahun ini untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten HST sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dianggarkan dana sebesar lebih dari Rp 71 miliar yang terbagi di seluruh SKPD yang mendukung program kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan penanganan mereka juga mengutamakan kolaborasi.
Dalam hal pengentasan kemiskinan yang sedang berjalan, pihaknya juga menilai kinerja pemerintah daerah ada progres kinerja yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan angka kemiskinan dari data rilis BPS, terjadi penurunan angka kemiskinan dari 6,18 persen pada tahun 2021 menjadi 5,92 persen pada tahun 2022.
“Sebenarnya capaian Pemkab HST tahun 2020 mencapai 5,64 persen, namun akibat banjir bandang saat itu dan pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak pada peningkatan angka kemiskinan menjadi 6,18 persen pada tahun 2021,” dia berkata.
“Fokus prioritas kegiatan pembangunan pada tahun 2021 dan 2022 juga diarahkan pada pemulihan infrastruktur pascabencana dan penanganan pandemi COVID-19,” tambahnya.
Meski begitu, Pemkab HST terus menangani kemiskinan, hal ini ditunjukkan berdasarkan data P3KE (Menargetkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim) di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Data kemiskinan ekstrem di HST termasuk yang terendah di Kalsel dengan capaian positif ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2022 sebesar 0,19 persen dari tahun 2021 sebesar 0,31 persen.
Menurutnya, kurang tepat jika ada anggapan bahwa penanganan kemiskinan di HST hanya terpaku pada penyaluran sembako atau BLT saja atau bersifat jangka pendek. Program tersebut merupakan bagian dari salah satu cara penanggulangan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban hidup masyarakat dalam bentuk bantuan sosial.
“Strategi pengentasan kemiskinan ini tidak hanya ditujukan untuk jangka pendek tetapi ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s), khususnya tujuan pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
