Pertumbuhan ekonomi Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 di bawah kepemimpinan Walikota M Aditya Mufti Ariffin dan Wakil Walikota Wartono menduduki jabatan tertinggi di provinsi tersebut.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarbaru Arih Dwi Prasetyo di Kota Banjarbaru, Jumat mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 di Kota Idaman mencapai 7,93 persen atau tertinggi di Kalsel.
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,39 persen merupakan hasil perhitungan dari sistem neraca daerah yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi ibu kota Kalsel ini melampaui 12 kabupaten dan kota lainnya,” ujar Arih.
Disebutkan, setelah Banjarbaru yang berada di posisi teratas, urutan kedua Kota Banjarmasin dengan capaian 5,69 persen dan urutan ketiga Kabupaten Tanah Bumbu dengan capaian 5,45 persen.
Diketahui, menurut data BPS tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di kota berpenduduk lebih dari 265 juta jiwa ini tercatat sebesar 3,33 persen namun melonjak signifikan menjadi 7,93 persen pada tahun 2022.
Pencapaian tersebut merupakan angka tertinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu sejak perubahan status dari Kota Administratif menjadi Kota pada tahun 1999.
“Ada empat komponen utama yang menopang perekonomian Kota Banjarbaru sepanjang tahun 2022 antara lain transportasi dan pergudangan, konstruksi, hingga perdagangan,” ujarnya.
Transportasi dan pergudangan tumbuh 26,20 persen, konstruksi 13,74 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor 10,79 persen.
Sedangkan komponen pendukung lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi berasal dari administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 10,37 persen.
“Perekonomian Kota Banjarbaru dilihat dari besaran PDRB, selama tahun 2022 mampu menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp11,788 triliun yang jika dilihat dengan harga konstan sekitar Rp6,23 triliun,” ujarnya.
Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Aditya-Wartono, tantangan ke depan terjadi sebagai sinyal perlambatan ekonomi dan salah satunya adalah inflasi, kenaikan harga bahan pokok.
Walikota M Aditya Mufti Ariffin tidak menampik adanya inflasi dan menyikapinya dengan menyalurkan bantuan beras ke pasar murah yang tersebar di 5 kecamatan sebagai upaya mengatasi situasi tersebut.
“Kami berharap dalam menghadapi tantangan ke depan kita dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi sehingga inflasi yang tinggi dapat diatasi melalui distribusi beras dan pasar murah,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak inflasi tidak bisa dianggap remeh dan harus disikapi dengan baik, padahal pembenahan kebijakan anggaran untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat agar inflasi tidak semakin tinggi.
“Kita tidak ingin sesaat terlena dengan kinerja perekonomian. Jika inflasi tidak ditangani secara serius, bukan tidak mungkin dampaknya akan gejolak ekonomi dan sosial, sehingga harus diwaspadai,” dia berkata.
Editor : Mahdani
HAK CIPTA © Berita ANTARA Kalimantan Selatan 2023
