Sejumlah kepala daerah se-Kalsel menghadiri undangan Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel, Jalan A Yani Km 32,5 Banjarbaru, Selasa (9/5/2023). ) sore.
Pemanggilan tersebut dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Para kepala daerah didampingi oleh Kepala Inspektorat dan Kepala BPKPAD Kabupaten/Kota masing-masing, serta Ketua dan unsur pimpinan DPRD kabupaten/kota.
Pada serah terima tersebut didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima LHP laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022.
Pertama, penandatanganan berita acara serah terima LHP atas laporan keuangan pemerintah Kota Banjarmasin oleh Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina didampingi Ketua DPRD Kota Banjarmasin. Disusul Bupati Tapin Arifin Arpan didampingi Ketua DPRD Tapin.
Kemudian Kotabaru, penandatanganan berita acara serah terima LHP laporan keuangan Pemkab Kotabaru tahun 2022 oleh Bupati Kotabaru, H Sayed Ja’far dan Ketua DPRD Kotabaru. Dilanjutkan Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar didampingi Ketua DPRD Tanah Bumbu disusul Bupati Tanah Laut HM Sukamta didampingi Ketua DPRD Tanah Laut dilanjutkan Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Ketua DPRD Balangan Kabupaten Banjar yang menandatangani berita acara serah terima Wakil Bupati Said Idrus Alhabsyie dan Wakil Ketua DPRD Banjar, serta kabupaten lainnya di Kalsel, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Mansyah Sabri didampingi Wakil Ketua DPRD HSU.
Penandatanganan berita acara serah terima LHP atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Plt Bupati HSU, R Suria Fadliansyah didampingi Ketua DPRD HSU.
Pada Penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022, Ketua BPK RI Perwakilan Kalsel Rahmadi menyampaikan sambutan.
Berdasarkan hasil sidak, Pemkot Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, HSU, HST, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru tidak menemukan adanya ketidaksesuaian.
Posisi keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, HSU, HST, Kabupaten Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan atau opini WTP.
“Namun, masih ada kendala,” tambah Rahmadi.
