Penjabat (PJ) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) R Suria Fadliansyah mengajak para bupati se-Banua Anam antara lain Tabalong, Balangan, HST, HSS dan Tapin di Kalsel untuk bersama-sama mengatasi masalah banjir yang setiap tahun melanda setiap daerah.
“Masalah banjir di Banua Anam harus segera diselesaikan, apalagi Kalsel akan menjadi buffer zone dan mitra IKN,” kata R Suria di Amuntai, Rabu.
Baca juga: DPRD Balangan Cari Solusi Soal Banjir di Trans Lajar
Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten HSU dikarenakan wilayah tersebut berada di hilir pertemuan Sungai Tabalong dan Balangan yang berdampak sosial dan ekonomi.
Dampak lainnya berupa rusaknya infrastruktur di berbagai tempat, antara lain jalan, gedung, dan fasilitas umum lainnya yang menjadi urat nadi perekonomian.
Pemkab HSU mengharapkan dukungan dari Pemkab Banua Anam untuk membuat program kerjasama lintas kabupaten dan mengajukannya ke pemerintah pusat sebagai program strategis nasional seputar Rencana Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemkab HSU mengundang para kepala daerah se-Banua Anam, termasuk ketua dan anggota DPRD, untuk menggelar rapat koordinasi penanganan bencana banjir di Mess Negeri Dipa Amuntai, Rabu (5/4).
Baca juga: Hasil Salinan Kajian di Jawa Timur Bisa Memasukkan Kalsel dalam Pengendalian Banjir
“Kami berharap ada kesepakatan dalam mewujudkan Program Kerja Sama Antar Daerah dalam penanganan banjir,” ujar Suria saat membuka rapat koordinasi.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Komisi V DPR RI Saifullah Tamliha yang tergabung via zoom, Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahrujani dan Suwardi Sarlan serta Kepala Kantor Wilayah Sungai Kalimantan ( BWS) III Dirjen Sumber Daya Air Fikri Abdurrachman beserta pejabat Bappeda dan BPBD se-Kalimantan Selatan,
Bupati Tabalong H. Anang Syakhfiani mengapresiasi kegiatan yang digagas Plt Bupati HSU ini sebagai terobosan yang membutuhkan dukungan seluruh pemerintah kabupaten di wilayah Banua Anam.
“Ini bukan program biasa, tapi program luar biasa yang harus dilakukan bersama,” kata Anang.
Anang juga mengingatkan, masalah banjir berdampak pada seluruh kabupaten di Banua Anam, Kalsel khususnya, sehingga melihat kondisi tersebut, Pemprov Kalsel mengambil alih upaya pencegahan dan penanganan.
Ketua Balai Besar Daerah Aliran Sungai (BWS) Kalimanta! Dirjen III Sumber Daya Air Fikri Abdurrachman kemudian memaparkan berbagai proyek pembangunan bendungan di Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HST yang perlu diselesaikan secepatnya.
Hampir semua peserta koordinasi mendukung pembangunan bendungan sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah banjir.
Namun, Anggota DPRD Kalsel Syahrujani mengingatkan proyek normalisasi sungai dan pembangunan gorong-gorong juga perlu dilakukan mengingat banyak saluran sungai yang ‘mati’.
Peserta rapat koordinasi lainnya melihat program normalisasi hanya dilakukan di titik-titik sungai yang bermasalah sehingga masih bisa dilakukan melalui APBD I dan II.
Seluruh peserta rakor dari lima pemerintah kabupaten di Banua Anam akhirnya sepakat menjadikan penanganan banjir sebagai program strategis nasional untuk segera diusulkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Bappeda Kalsel akan membuat grand design sekaligus koordinator dengan Dinas PUPR Kalsel untuk mengawal program tersebut agar bisa terealisasi.
Baca juga: Kalsel kemarin, mulai dari larangan sapi antar pulau hingga Amuntai kembali kebanjiran
Editor : Imam Hanafi
HAK CIPTA © Berita ANTARA Kalimantan Selatan 2023
