JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta perguruan tinggi ikut ambil bagian dalam penanganan stunting.
Perguruan tinggi membuat ide-ide yang efektif untuk diimplementasikan bersama mahasiswa dalam menangani pelatihan teknis di daerah masing-masing.
“Perguruan tinggi membuat program yang efektif untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem kemudian mengimplementasikannya dalam kegiatan seperti Kuliah, Kerja, Kerja Nyata (KKN),” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).
Muhadjir mengajak para mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.
Selain itu, mereka juga dapat mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan stunting di tingkat keluarga.
“Dengan memberikan pendidikan dan membantu pemberdayaan masyarakat, saya yakin stunting dan kemiskinan ekstrim di Kalsel bisa dikurangi,” ujar Muhadjir.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di wilayah Kalimantan Selatan mencapai 24,6%. Atau menurun 5,4% dari tahun sebelumnya.
Sejumlah kabupaten/kota di Kalsel masih mengalami peningkatan angka stunting, yakni Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala.
Muhadjir juga Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap desa, mampu secara berkala melakukan pemutakhiran data Penargetan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
Ia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan program padat karya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
“Untuk mempercepat penyaluran bansos, perangkat daerah harus mendata dan segera mengusulkan warga khususnya yang ada di desil 1 data P3KE untuk disampaikan ke Kemensos,” jelas Muhadjir.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif mengungkapkan tingginya prevalensi stunting di Kalsel disebabkan oleh masalah geografis.
Menurutnya, wilayah yang masih berupa pegunungan dan hutan membuat pemerintah daerah kesulitan untuk memberikan bantuan alat pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil.
Selain itu, kurangnya tenaga ahli gizi dan bidan di posyandu dan puskesmas juga menjadi masalah.
“Kami mengusulkan program pendampingan Komunitas Adat Terpencil di beberapa desa, terutama yang berada di kawasan pegunungan dan hutan agar penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem bisa cepat teratasi,” usul Andi.
