Seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menandatangani komitmen bersama mewujudkan Satu Data HSU.
Berdasarkan rilis yang diterima, Rabu, 43 SKPD termasuk instansi vertikal menandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan Satu Data HSU sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Untuk mencapai satu data yang baik, kita perlu dukungan seluruh SKPD,” ujar Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Adi Lesmana, mewakili Pj Bupati HSU.
Adi menyampaikan penandatanganan komitmen bersama ini bisa menjadi langkah awal dalam membangun kerjasama antar SKPD untuk tujuan yang dimaksud.
Pengelolaan Data Satu HSU dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) HSU yang bertindak sebagai pengawas data, Dinas Komunikasi, Informasi dan Sandi HSU sebagai pengawas data dan seluruh SKPD HSU sebagai penghasil data.
One HSU Data adalah data terintegrasi yang menyajikan data seluruh SKPD di Kabupaten HSU, tersedia dalam format terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
Penggunaan One HSU Data, kata Adi, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemda HSU serta mendorong partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Dijelaskannya, alur penerapan HSU Satu Data terdiri dari beberapa rangkaian proses mulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pengecekan data dan diseminasi data.
Dinas Komunikasi dan Informatika HSU sebagai Data Guardian berperan dalam validitas data dengan melakukan verifikasi data untuk selanjutnya dipublikasikan.
Pelaksanaan Satu Data HSU didasarkan pada Peraturan Presiden (Perppres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten HSU dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) HSU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Satu Data Kabupaten HSU.
Selain dihadiri oleh pimpinan SKPD, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kasubbag Program dan Data sejumlah SKPD yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) cara pengelolaan portal HSU Satu Data yang dilaksanakan setelah penandatanganan komitmen bersama.
Selain itu, lanjut Adi, juga digelar Forum Group Discussion (FGD) terkait rencana penerbitan HSU dalam angka tahun 2023.
HAK CIPTA © Berita ANTARA Kalimantan Selatan 2023