Surat Rekomendasi Kemenag Tidak Lagi Jadi Syarat Pembuatan Paspor Bagi Jemaah Umroh

SUMEKS.CO – Syarat pengurusan paspor untuk jemaah umroh berkurang. Surat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) tidak lagi diperlukan. 

Aturan tentang persyaratan permohonan paspor diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 4. 

Sementara pencabutan rekomendasi Kementerian Agama sebagai syarat pengurusan paspor untuk umrah tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal Pelayanan Penerbitan Paspor RI bagi Jemaah Haji dan Umrah Nomor IMI-GR.01.01-0070 Tanggal 22 Februari 2023.

“Rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak menjadi syarat pengurusan paspor untuk umrah,” tegas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, melalui siaran pers yang dimuat laman imigrasi.

BACA JUGA:Innalillahi, Mantan Rais ‘Aam PBNU KH Ali Yafie Wafat

BACA JUGA:Pulang Umroh, Bupati Ogan Ilir Langsung Lantik 10 Kades Terpilih di Kecamatan Indralaya Selatan

Silmy Karim menjelaskan, pencabutan surat rekomendasi dari Kemeterian Agama untuk pembuatan paspor bagi jemaah umroh tersebut agar tidak mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah. 

“Imigrasi selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jamaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke tanah air,” kata Silmy Karim. 

Namun, tambah Silmy Karim, dicabutnya syarat rekomendasi Kemeterian Agama, bukan berarti Imigrasi tidak melakukan pengawasan. 

Imigrasi akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pemohon paspor yang diduga dapat melakukan penyalahgunaan.

BACA JUGA:Salat Subuh Berjamaah Berhadiah Umroh di Masjid Agung Sholihin Kayuagung, Ini Syaratnya

BACA JUGA:Biaya Umroh Naik, Imbas Kenaikan Tarif Hotel di Arab Saudi. Cek Disini!

Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor imigrasi serta Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) melalui wawancara singkat langsung oleh petugas. 

Menurut Silmy Karim, hasil evaluasi, rekomendasi Kemenag tidak menjamin bahwa paspor tidak akan disalahgunakan pada saat pemilik paspor berada di luar negeri.

Oleh karena itu, setelah kebijakan ini diterapkan, Imigrasi minta perusahaan atau asosiasi penyelenggara umrah dan haji untuk memastikan jemaahnya kembali ke tanah air. 

Kategori :