Hadijah Alaydrus, CNBC Indonesia
News
Jumat, 10/03/2023 13:57 WIB
Foto: Umat Muslim mengelilingi Ka’bah dan berdoa di Masjidil Haram di kota suci Mekkah, Arab Saudi, Jumat (1/7/2022). Arab Saudi kembali mengizinkan jamaah haji luar negeri untuk beribadah ke negara mereka pada musim haji tahun ini usai 2 tahun terganggu covid. (Photo by Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images)
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Agama menyepakati bahwa nominal tarif haji khusus tetap sebesar US$ 8.000 atau Rp 123,2 juta per orang. Hal ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di Jakarta. Rapat diikuti para penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada Rabu (8/3/2023).
“Rapat koordinasi Kemenag dan PIHK menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus tetap, minimal sebesar US$ 8.000,” terang Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin di Jakarta, dikutip Jumat (10/3/2023).
Adapun, setoran awall ditetapkan sebesar US$ 4.000 per jemaah.
Menurut Nur Arifin, Bipih yang disepakati adalah biaya paling sedikit yang dibayarkan jemaah untuk memperoleh layanan haji khusus. PIHK dapat memberikan harga paket di atas harga tersebut.
“Semoga ke depan PIHK dapat meningkatkan pelayanan terhadap para tamu Allah semaksimal mungkin,” paparnya, dikutip dari situs Kemenag.
Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ini membahas berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus, mulai dari tahap pelunasan, sosialisasi mekanisme pengembalian keuangan (PK) dengan aplikasi Siskopatuh, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, hingga pengurusan aktivasi PIN e-haj dan rekom.
Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK, Rizky Fisa Abadi, menjelaskan manfaat penggunaan Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus).
“Upaya percepatan layanan haji khusus tahun ini, terutama dalam proses PK, merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh Kemenag karena sangat dibutuhkan oleh PIHK dalam melakukan kontrak layanan dengan pihak terkait di Arab Saudi,” paparnya.
Dalam kaitan ini, dia menegaskan penggunaan Siskopatuh yang sudah terintegrasi dengan Siskohat akan memudahkan PIHK dalam mengurus proses tersebut.
(haa/haa)