Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TP2S) Kota Banjarmasin, di Hotel Rodhita , Kota Banjarmasin, Kamis (7/6/2023).
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi Kota Banjarmasin, Iwan Fitriady dan dihadiri oleh Kepala Bappedalitbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi serta SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Iwan Fitriady mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin.
Dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya berupaya melakukan 8 aksi konvergensi untuk mencapai target prevalensi stunting pada 2024, yakni 14 persen.
Angka tersebut meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah gizi buruk pada anak.
“Meskipun terjadi penurunan prevalensi pada tahun 2022, namun masih banyak permasalahan yang pada praktiknya belum dapat diselesaikan untuk mencapai penurunan hingga 14 persen pada tahun 2024,” ujar Iwan Fitriady.
“Sedangkan untuk laporan TP2S semester I tahun 2023, untuk Kota Banjarmasin, dari 29 indikator cakupan pelayanan, ada 15 indikator yang masih di bawah target nasional dan harus ditangani secara lintas sektoral,” lanjutnya.
Oleh karena itu, diharapkan melalui capacity building tim ini tidak hanya menghasilkan peningkatan jumlah kasus stunting yang ditangani, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat. Melalui upaya kolaboratif dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat, Tim Percepatan Penanggulangan Stunting terus memperluas dampak positifnya.
“Diharapkan seluruh SKPD terkait dapat lebih memaksimalkan pencapaian indikator cakupan pelayanannya yang masih rendah, dengan menganggarkan rencana kegiatan,” harapnya.
“Jika ada kendala dalam penganggaran, silakan berkoordinasi dengan SKPD atau kementerian atau lembaga yang berwenang,” pungkasnya.
