Pengunduran diri Drs Mawardi dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tabalong yang akan berakhir pada Maret 2024 dinilai sebagai upaya untuk lebih mengutamakan pilihan politik daripada menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali hingga 2024 bersama Anang Syakhfiani.
Demikian disampaikan pengamat politik Banua, Kadarisman menanggapi alasan mundurnya Drs Mawardi dari kursi Wakil Bupati Tabalong.
Menurut Kadarisman, mengundurkan diri dari jabatan publik merupakan hak konstitusional bagi pejabat publik. Secara regulasi sudah ada mekanismenya, namun secara substansi fidusia yang mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya kurang baik.
“Lagipula, Anang Syakhfiani dan Mawardi telah berkomitmen memimpin Tabalong selama lima tahun penuh. Tidak hanya itu, pasangan calon memiliki tanggung jawab mengawal Pilkada 2024 hingga peralihan kepemimpinan sebelum pilkada digelar,” kata Kadarisman.
Namun mundurnya Mawardi, lanjutnya, merupakan dinamika yang wajar menjelang masa prapemilu. Sebagai ketua umum Partai Golkar, ia juga dibebani tanggung jawab untuk serius memenangkan Golkar. Ini adalah dinamika politik yang normal.
Presidium KAHMI Tabalong menilai mundurnya Mawardi berbeda dengan kasus serupa pada kepemimpinan Anang Syakhfiani periode 2014-2019, di mana Zony Alfianor selaku wakil bupati saat itu juga ikut mundur.
“Pengunduran diri Zony Alfianor karena konflik kepemimpinan, sedangkan pengunduran diri Mawardi karena bagian dari strategi pemenangan politik Mawardi dan tanggung jawab Partai Golkar,” kata Kadarisman.
Poin pentingnya, Golkar tidak ingin Pemilu 2024, khususnya perebutan kursi legislatif di Tabalong mengalami kekalahan kedua.
Namun, kata Kadarisman, pada pemilu legislatif sebelumnya, Golkar kalah satu kursi dari Partai Gerindra, padahal saat itu Golkar meraih suara terbanyak.
Jadi, jika Golkar ingin berperan penting dalam Pilkada mendatang, tugas utamanya adalah merebut kursi di legislatif terlebih dahulu.
Keseriusan Mawardi dalam mengelola Pileg 2024 sangat rasional. Karena peta kekuatan parpol 2024 tersebar dan terpecah belah.
Jika pada Pemilu 2019 lalu Gerindra, Golkar, PAN dan PKS menyodok papan atas perolehan suara di Tabalong, maka pada 2024 Partai Nasdem akan melakukan tekanan yang bisa membalikkan keadaan.
Dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi itu mengatakan, Nasdem diyakini mampu mencuri suara rakyat pada Pemilu 2024 karena efek coattail dari tokoh perubahan dan tokoh nasional, Anies Baswedan.
“Kalau kita perhatikan baik-baik suara rakyat jelata di Kalsel dan Tabalong khususnya, kalau bicara tokoh reformasi di tingkat nasional ya Anies Baswedan. Nasdem akan diuntungkan dengan situasi ini. Seperti keuntungan Gerindra dan PDIP di 2019 , Efek Prabowo dan Efek Jokowi.***
