Wapres Minta Evaluasi Peningkatan Layanan Haji

Cianjur, wapresri.go.id – Seiring dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, pemerintah terus mempersiapkan berbagai kebutuhan haji. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pun meminta pihak-pihak terkait terus melakukan evaluasi, sehingga pelayanan bagi jamaah haji Indonesia dapat optimal.

“Saya minta terus dievaluasi ya. kemarin itu sudah bagus di kesehatan, itu sudah lebih bagus ya untuk penanganannya di Arafah, Mina itu,” tegas Wapres dalam keterangan persnya di Masjid Agung Cianjur, Jalan Siti Jenab No. 21 Pamoyanan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (19/02/2023).

Menurut Wapres, pelayanan haji yang mencakup kesehatan, pembimbingan haji, konsumsi, serta akomodasi harus ditingkatkan kualitas pelayanannya.

“Saya kira harus optimal ya, pelayanan ini kan menyangkut masalah kesehatan, menyangkut masalah bimbingan haji, menyangkut masalah pemondokan, masalah tempat yang jangan terlalu jauh, kemudian juga kateringnya,” imbau Wapres.

“Ini memang [perlu optimalisasi pelayanan] karena itu ongkos haji ada kaitannya dengan biaya-biaya ini, pelayanan itu,” tambahnya.

Sementara itu, kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pengurus administrasi dan keuangan persiapan para calon jemaah haji, Wapres berharap dana yang dikelola dapat dikembangkan secara optimal untuk berinvestasi. Sehingga, keuntungannya diharapkan dapat mendukung subsidi biaya haji.

“Pertama tentu saja soal investasi itu kalau dalam UU itu investasi itu harus menguntungkan, aman. Itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH,” pesan Wapres.

Lebih jauh, Wapres menekankan, BPKH perlu memiliki ahli-ahli investasi yang dapat mengelola keuangan menjadi usaha yang memberikan manfaat bagi penyelenggaraan haji, seperti travel, perumahan, katering, dan sebagainya.

“Memang perlu ada juga di situ ahli-ahli investasi yang bisa artinya memantau usaha-usaha apa, baik di Indonesia sendiri, maupun di Arab Saudi,” pungkasnya.

Turut mendampingi Wapres pada keterangan per ini Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Ketua MUI Cholil Nafis. (DAS/SK-BPMI, Setwapres)