Perkuat Fungsi, DPRD Kalsel Bersinergi dengan DPRD NTB
BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kinerja legislatif. Upaya strategis ini diwujudkan melalui kunjungan kerja dan pertukaran gagasan bersama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, baru-baru ini.
Inisiatif ini bertujuan memperkuat koordinasi antarlembaga legislatif daerah sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. Rombongan Komisi I DPRD Kalsel yang dipimpin langsung oleh Ketuanya, H. Rais Ruhayat, disambut hangat oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Dalam pertemuan yang berlangsung produktif tersebut, kedua belah pihak secara aktif bertukar pandangan dan pengalaman. Diskusi berfokus pada pola kerja yang dinilai efektif serta program-program inovatif yang telah sukses menunjang kinerja dewan di masing-masing provinsi. H. Rais Ruhayat mengungkapkan apresiasinya atas sambutan dan keterbukaan DPRD NTB.
“Kami sangat berterima kasih atas sambutan langsung dari Ketua DPRD NTB. Banyak gagasan dan program yang kami diskusikan, dan beberapa di antaranya berpotensi besar untuk kami adopsi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” jelas H. Rais. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyoroti sejumlah program yang dipaparkan DPRD NTB, khususnya terkait pola kunjungan daerah pemilihan (dapil) dan berbagai kegiatan kedewanan lainnya, yang diyakini mampu menunjang optimalisasi tugas anggota dewan di wilayah konstituennya.
Senada, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyambut baik kunjungan DPRD Kalsel. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga legislatif sebagai pilar utama dalam membangun daerah. “Kami berharap forum kolaborasi positif seperti ini dapat terus terjalin. Ini adalah kesempatan berharga untuk saling belajar dan bersama-sama meningkatkan kualitas kinerja DPRD serta pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di kedua provinsi,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terjalinnya kerja sama berkelanjutan, memicu inovasi, dan mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di Kalimantan Selatan.
