Komisi III DPRD Kalsel Perkuat Pengawasan Proyek Infrastruktur Strategis 2026
Komisi III DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada Senin, 2 Februari 2026. Rapat tersebut membahas program infrastruktur strategis Tahun Anggaran 2026 sekaligus memperkuat fungsi pengawasan pembangunan daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Apt. Musfaqimah. Selain itu, rapat juga membahas kesiapan pelaksanaan proyek serta evaluasi penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur.
Komisi III DPRD Kalsel menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan proyek yang tepat sasaran. Oleh sebab itu, setiap program pembangunan harus memiliki target kerja yang jelas serta pengelolaan anggaran yang transparan.
Musfaqimah mengatakan DPRD akan terus mengawal proyek strategis agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin seluruh program strategis memiliki target terukur, pengawasan yang kuat, dan pelaksanaan yang tepat waktu,” ujar Musfaqimah.
Selain itu, Komisi III meminta Dinas PUPR menyampaikan data rinci terkait jadwal proyek, lokasi kegiatan, serta capaian fisik dan keuangan secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung evaluasi dan pengawasan pembangunan.
Fokus pengawasan DPRD diarahkan pada proyek infrastruktur yang berdampak besar terhadap konektivitas wilayah, pelayanan publik, dan ketahanan pangan daerah.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kalsel juga mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan yang mendukung akses logistik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, sinergi antarinstansi serta keterbukaan informasi kepada publik turut menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, memaparkan sejumlah program prioritas tahun 2026. Beberapa proyek strategis yang direncanakan meliputi pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan jalan Banjarbaru–Batulicin, pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, serta stadion bertaraf internasional.
Selain pembangunan infrastruktur besar, Dinas PUPR juga fokus pada rehabilitasi irigasi dan rawa untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Pengembangan kawasan ekonomi kreatif melalui pembangunan siring juga masuk dalam agenda prioritas pemerintah provinsi.
Melalui pengawasan yang diperkuat, DPRD Kalsel berharap seluruh proyek strategis tahun 2026 dapat berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Banua.
