Fraksi PKS Kalsel Dorong Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola APBD
DPRD Kalimantan Selatan menggelar agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sejumlah evaluasi dan masukan terkait kinerja pemerintah daerah.
Melalui anggotanya, Taufik Rahman, Fraksi PKS menyoroti pentingnya peningkatan layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, kedua sektor tersebut masih membutuhkan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan.
Selain itu, Fraksi PKS juga menilai masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah di Banua. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan dinilai penting agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Di sisi lain, isu ketahanan pangan turut menjadi perhatian. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Aspek perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga mendapat sorotan. Taufik Rahman menegaskan bahwa perencanaan program yang matang akan berdampak pada efektivitas pembangunan dan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PKS turut mengapresiasi capaian pemerintah daerah di sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data Agustus 2025, angka pengangguran di Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 0,4 poin dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong peningkatan kualitas penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat yang terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok dapat memperoleh bantuan secara optimal.
Secara keseluruhan, Fraksi PKS menegaskan bahwa peningkatan kinerja pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar pembangunan di Kalimantan Selatan semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
About the Author
